ARTICLE SOBAT POLRI

Pemilu 2019 TNI dan Polri Netral

Sebagai abdi negara, polisi diharuskan netral dalam pemilu. Tidak boleh terlibat dalam politik dan yang melanggar akan mendapat sanksi kode etik dan sanksi disiplin. Sanksi berupa teguran hingga pemecatan jika terdapat bukti keterlibatan anggota polisi dalam politik.

Mengapa TNI dan Polri harus netral dalam pemilu?

Setiap menjelang pemilu, Netralitas bagi TNI dan Polri selalu dipertanyakan. Sebagai aparat keamanan negara, TNI dan Polri memiliki kewajiban menjamin keamanan selama berlangsungnya proses pemilu di Indonesia. Lembaga ini harus netral dan tidak boleh menerima intervensi baik dari partai atau pun calon presiden peserta pemilu. Jika aparat tidak netral dan memihak pada salah satu kubu, tentunya akan terjadi kekacauan di masyarakat, dan jika hal ini terjadi, tidak bisa kita bayangkan bagaimana keadaan politik dan pastinya berimbas ke ekonomi masyarakat Indonesia.

Jika situasi politik memanas, dan aparat keamanan berpihak ke salah satu kubu, siapa lagi yang bisa mengamankan negara? Oleh karena itu TNI dan Polri harus benar-benar netral dan profesional dengan tugasnya melindungi negara.

Undang-Undang Yang Mengatur Netralitas Polri Dalam Pemilu

Netralitas pihak kepolisian telah diatur dalam pasal 28 Undang – Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negera Republik Indonesia yang menjelaskan sebagai berikut :

1) Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis;

2) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih;

3) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan diluar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

Kontrol Dari Dalam

Sebagai abdi negara, kepolisian sudah mengantisipasi dan terus mensosialisasikan kepada anggota untuk tetap netral mengawal proses pemilu. Divisi Humas Polri pada tahun 2018 mengeluarkan edaran implementasi tugas polri dalam mengamankan pemilu, yaitu:

1. Melakukan pengamanan dalam penyelenggaraan Pilkada sesuai dengan tugas, peran dan fungsi Polri secara professional dan proporsional.

2. Netral dengan tidak memihak, tidak berpihak dan tidak memberikan dukungan baik materiil maupun inmateriil kepada salah satu kontestan Pilkada.

3. Satuan / Perorangan / Sarana dan Prasarana tidak dilibatkan rangkaian kegiatan Pilkada dalam bentuk apapun di luar tugas dan fungsi Polri.

4. Anggota Polri tidak menggunakan hak memilih dalam Pilkada.

5. Terhadap keluarga anggota Polri hak memilih merupakan hak individu selaku warga negara, secara institusi / kesatuan anggota Polri dilarang mengarahkan keluarganya dalam memberikan dukungan kepada Paslon tertentu.

Secara tegas Kapolri juga sejak 2018 terus menghimbau anggotanya untuk menjaga kenetralan Polri dalam Pemilu.

Pembuktian Polri

Kepercayaan masyarakat kepada Polisi mulai meningkat. Terlihat dari respon positif masyarakat dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan pihak kepolisian. Image polisi yang humanis yang terus digalakkan pihak kepolisian menjadi salah satu daya pikat masyarakat. Jaman sekarang masyarakat semakin kritis. Adanya keterbukaan informasi melalui dunia maya, serta mudahnya mengakses informasi dan media sosial menjadikan masyarakat semakin aktif mengikuti informasi dan perkembangan yang terjadi, termasuk tentang pemilu.

Oleh karena itu, pihak kepolisian harus bisa membuktikan dan menepis stigma negatif tentang ketidak netralan polisi dalam pemilu. Anggota polisi harus benar-benar profesional menjalankan tugasnya dan mengawal proses pemilu hingga selesai serta menjamin keamanan dan kelancaran proses pemilu.

Pelaporan terhadap pelanggaran pemilu juga harus segera dilakukan penanganan secara hukum yang adil. Jika hal ini bisa dijaga, tentunya masyarakat akan lebih percaya bahwa polisi benar-benar abdi negara yang profesional dan netral selama pemilu berlangsung. Masyarakat tentunya butuh aksi nyata dari polri untuk benar-benar netral, bukan hanya sekedar pernyataan saja.

Beberapa kasus hoax, hate speech yang mengarah ke pemilu yang sudah memasuki ranah hukum harus terus dikawal dan ditindak lanjuti secara adil. Proses hukum yang dilakukan demi melindungi keamanan negara, bukan demi kepentingan perorangan.

Polda Kaltim Tegaskan Kenetralan Dalam Pemilu 2019

Sebagai langkah untuk menjamin kenetralan polisi di wilayah hukum Kalimantan Timur, Kapolda Kaltim menjamin kenetralan aparat Polda Kaltim dalam Pemilu 2019. Spanduk yang menunjukkan kenetralan polisi serta ajakan untuk memilih pada Pemilu 2019 dipajang di tempat-tempat strategis di seluruh wilayah Kalimantan Timur. Selain itu himbauan pemilu juga diposting di akun media sosial yang dimiliki Polda Kaltim serta Polres yang ada di bawah naungan Polda Kaltim.

Kapolda Kaltim Kapolda Kaltim Irjen Pol. Drs. Priyo Widyanto, M.M. secara tegas menyatakan bahwa polisi netral itu harga mati. Beliau juga menghimbau kepada seluruh polisi yang ada di wilayah hukum kaltm untuk tetap menjaga kesehatan, tetap semangat menjalankan tugas sebagai abdi Negara, melayani masyarakat dengan sepenuh hati, menjunjung tinggi selalu Netralitas Polri dan memastikan situasi dan kondisi di wilkum Kaltim ini akan berjalan aman, damai dan sejuk pada pelaksanaan Pemilu 2019. Isu hoax yang beredar harus dipantau dan ditindak lanjuti agar tidak menimbulkan keresahan serta perpecahan selama menjelang pemilu 2019.

Pendistribusian logistik pemilu menjadi prioritas bagi Polda Kaltim agar bisa sampai tepat waktu dan terdistribusi secara aman. Rutin kontrol situasi masyarakat untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan selama menjelang pemilu 2019.

Butuh Peran Masyarakat Mengawasi Netralitas Polri

Demi terwujudnya pemilu yang demokratis, tentunya semua pihak harus berperan menjaga kelancaran proses pemilu. Untuk mengawasi aparat yang kemungkinan bermain politik memang sudah ada pengawasan internal lembaga. Namun tetap perlu peran dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), inpektorat, serta bantuan dari masyarakat umum untuk tetap mengawasi kenetralan aparatur negara.

Demikian pula perlu kesadaran dari partai politik atau para Tim Sukses Capres untuk tidak melakukan upaya yang mengakibatkan oknum anggota Polri melakukan tindakan tidak terpuji dengan memihak pada salah satu parpol atau Capres.

Masyarakat yang menemukan bukti ketidakprofesionalan Polri dalam netralitas Pemilu dapat mengadukan  melalui nomor 021-7218615 ataupun surat elektonik dengan alamat divpropam99@gmail.com.

Mari sama-sama kita ciptakan suasana pemilu 2019 yang aman dan kondusif. Hindari perbuatan yang dapat mengganggu kelancaran proses pemilu. Jika menemukan pelanggaran segera laporkan kepada pihak yang berwenang. Jangan main hakim sendiri karena bisa memperkeruh suasana. ***

*** Achmad Faizal, Pegiat Media Sosial

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *