ARTICLE SOBAT POLRI

Pesta Demokrasi Yang Jurdil Dan Demokratis Tolak Ukur Keberhasilan Demokrasi Di Indonesia

Setiap 5 tahun sekali, Indonesia mengadakan Pemilihan Umum sebagai mekanisme pergantian kepemimpinan nasional lima tahunan baik di lembaga eksekutif maupun legislatif. Pemilu yang memiliki asas Luber Jurdil (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil) atau yang kita sering dengar dengan istilah Pemilu Luber Jurdil diharapkan bisa membuat jalannya pilpres dan pileg Indonesia semakin berkualitas.

Sebagai Negara kepulauan, Indonesia sudah berkali-kali sukses menjalankan pesta demokrasi, meski terkadang terdapat kendala di lapangan. Namun kendala tersebut bisa diatasi sehingga proses pergantian kepemimpinan atau pun anggota parlemen bisa berjalan dengan lancar.

Undang-Undang Tentang Pemilu

Pemilu Jurdil diatur dalam Undang-Undang Nomor (UU) 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). UU ini terdiri atas 573 pasal, penjelasan, dan 4 lampiran. Dalam UU ini, Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dan dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada -asas sebagaimana dimaksud, dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip:

a. mandiri;
b. jujur;
c. adil;
d. berkepastian hukum;
e. tertib;
f. terbuka;
g. proporsional;
h. profesional;
i. akuntabel;
j. efektif; dan
k. efisien.

Dalam undang-undang ini diatur pula mengenai beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan oleh para peserta pemilu, diantaranya:

1. Pada pasal 280 ayat 1, menekankan larangan yang harus diperhatikan oleh pelaksana, peserta, dan tim kampanye. Pelaksana, peserta, dan tim kampanye dilarang mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pelaksana, peserta, dan tim kampanye dilarang melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau Peserta Pemilu yang lain.

3. Pelaksana, peserta, dan tim kampanye dilarang menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat; mengganggu ketertiban umum; mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan atau Peserta Pemilu yang lain.

4. Pelaksana, peserta, dan tim kampanye dilarang merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu; menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan; membawa atau menggunakan tanda gambar dan atau atribut selain dari tanda gambar dan atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.

5. Pelaksana, peserta dan tim kampanye dilarang memberikan uang kepada peserta Kampanye Pemilu masuk dalam pelanggaran money politic. Ini merupakan pelanggaran yang fatal dan mengancam pelaksanaan Pemilu yang jujur dan bersih.

Peranan Polda Kaltim Dalam Mengawal Proses Pemilu 2019

Polri dalam hal ini untuk wilayah Kalimantan Timur Polda Kaltim, berkewajiban mengamankan jalannya proses pemilu di Kaltim. Kapolres dan anggota jajaran Polda Kaltim terus bersinergi dengan stakeholder terkait bersama sama menjaga stabilitas keamanan dalam pelaksanaan Pileg dan Pilpres Tahun 2019, sehingga pelaksanaan Pileg dan Pilpres di wilayah hukum Kalimantan Timur bisa berjalan aman dan tertib .

Kenetralan aparat penegak hukum dalam pemilu 2019 terus dijaga. Polisi memiliki kewajiban untuk melakukan pengamanan dalam penyelenggaraan pemlu sesuai dengan tugas, peran dan fungsi Polri secara professional dan proporsional. Beberapa permasalahan utama yang disoroti oleh Polda Kaltim selama proses berlangsungnya ajang pesta demokrasi yaitu maraknya politik uang (money politic), berita Hoaks, serta kampanye hitam.

Pemilu yang Jujur dan Adil harus bebas dari tekanan pihak mana pun. Calon pemilih benar-benar harus memilih karena murni pilihan dari hati nurani, bukan karena sogokan apalagi paksaan dari pihak peserta pemilu. Mulai dari proses kampanye, pencoblosan, hingga rekapitulasi penghitungan suara pemilu terus dikawal oleh Polda Kaltim. Hal ini demi mewujudkan proses transparansi berlangsung pemilu 2019. Masyarakat pun bisa ikut mengawal dan memantau proses pemilu 2019. Sudah seharusnya masyarakat lebih aktif dalam mengawal proses pemilu agar pemilu benar-benar berjalan sesuai asasnya yaitu Jujur dan Adil.

Proses yang diselewengkan tentunya akan menghasilkan pemimpin yang kemungkinan besar akan melakukan penyelewangan kedepannya. Untuk itu diharapkan kepada tim sukses serta peserta pemilu tetap menjaga kejujuran selama berlangsungnya proses pemilu.

Sinergitas pengamanan serta pengawasan pemilu wajib dilakukan Polda Kaltim, karena tidak mungkin bekerja sendiri. Untuk itu Polda Kaltim bersinergi dengan TNI, Dishub, Satpol PP, BPBD Kota Balikpapan serta Pemkot Balikpapan. Selain itu Polda Kaltim juga menjalin sinergi dengan KPU, Bawaslu, serta tokoh masyarakat agar bisa bersama-sama mengawal Pemilu 2019 di Kalimantan Timur. Pemilu harus berjalan dengan mekanisme yang Transparan, Jujur dan Adil serta demokratis.

Situasi kamtibmas jelang pemilu dipantau secara rutin demi terciptanya keamanan di masyarakat. Berbagai himbauan dilakukan oleh pihak Polda Kaltim baik melalui pertemuan langsung dengan masyarakat, pemasangan spanduk dan baliho di beberapa titik di jalan, hingga himbauan melalui media sosial.

Pengamanan distribusi logistik pemilu dari KPU ke TPS hingga setelah pencoblosan benar-benar harus dijaga bersama, jangan ada celah untuk pihak-pihak tertentu yang akan melakukan kecurangan.

Pertarungan Yang Jujur dan Adil

Menjadi Pemenang tentunya target setiap calon legislatif serta calon presiden dan wakil presiden yang bertarung. Proses pemilu yang jujur dan adil bukan hanya dari sisi pelaksana pemilu saja, peserta pemilu serta simpatisannya juga wajib menjunjung tinggi dan melaksanakannya.

Kontestan pemilu tidak boleh menghalalkan segala cara untuk menang. Setiap pertarungan pasti ada yang kalah dan menang. Yang menang diharapkan tidak jumawa, dan yang kalah harus menerima kekalahan dengan ksatria. Segala sesuatu yang diindikasikan kecurangan bisa dilaporkan dan diproses melalui jalur hukum, tentunya dengan didukung bukti yang kuat.

Simpatisan juga harus cerdas dan tidak boleh dengan mudah termakan hasutan dan provokasi. Perang melalui media sosial juga harus dihindari. selalu jaga hati, jaga lisan, jaga kata sebelum memposting sesuatu di akun medsos. Jangan menyebarkan sesuatu yang belum pasti kebenarannya. Jangan mudah terpecah belah hanya karena perbedaan pilihan.

Calon yang didukung juga sudah seharusnya mampu mendinginkan suasana dan tidak menggiring simpatisannya untuk melakukan hal-hal yang akhirnya merugikan bangsa dan negara. Pemilu untuk melahirkan pemimpin Indonesia yang bertanggung jawab selama 5 tahun ke depan. Jangan rusak Indonesia hanya karena nafsu berkuasa. Pengawalan proses pemilu memang menjadi tanggung jawab bersama. Kawal dengan tujuan demi Indonesia Bangkit, dan jangan lupakan Persatuan Indonesia. Mari sama-sama kita ciptakan suasana pemilu damai dan tertib.
***

*** Achmad Faizal, Pegiat Media Sosial

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *