ARTICLE SOBAT POLRI

Bhayangkara Semakin Solid Dengan TNI Dan Rakyat

1 Juli merupakan hari yang istimewa bagi Kepolisian Republik Indonesia. Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 1962 menyatukan kepolisian di daerah-daerah menjadi satu di bawah komando kepala negara.

Bagaimanakah Asal mula tanggal 1 Juli menjadi hari Bhayangkara?

Bhayangkara Pasukan Elit Masa Majapahit

Dari wikipedia kita bisa memperoleh informasi bahwa pada jaman Kerajaan Majapahit patih Gajah Mada membentuk pasukan pengamanan yang disebut dengan Bhayangkara yang bertugas melindungi raja dan kerajaan. Pasukan Gajah Mada memegang teguh 4 nilai kebhayangkaraan (Catur Prasetya). Keempat nilai ini hingga sekarang masih dianut oleh Polri, yakni Satya Haprabu (setia kepada pimpinan negara), Hanyaken Musuh (mengenyahkan musuh negara), Gineung Pratidina (bertekad mempertahankan negara), dan Tan Satrisna (iklhas dalam bertugas).

Lambang dan motto Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berbunyi Rastra Sevakottama, yang merupakan dari bahasa Sansekerta yang berarti “Pelayan utama Bangsa”. Dalam bahasa Sansekerta, Rastra berarti “bangsa” atau “rakyat”, dan sevakottama berarti “pelayan terbaik”, maka disimpulkan bahwa Rastra Sevakottama berarti “pelayan terbaik bangsa/rakyat”, dan dipahami sebagai “Polri sebagai pelayan dan abdi utama negara dan bangsa”. Sebutan itu adalah Brata pertama dari Tri Brata yang diikrarkan sebagai pedoman hidup Polri sejak 1 Juli 1954 (wikipedia).

Komisaris Jenderal Polisi Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo,(duduk paling kiri) 1950 (Sumber google)

Masuknya Belanda ke Indonesia membawa perubahan. Saat di bawah jajahan Belanda, pasukan keamanan diambil dari warga pribumi dan ditugaskan untuk menjaga aset dan kekayaan orang-orang Eropa di Hindia Belanda. Pada masa Hindia Belanda terdapat bermacam-macam bentuk kepolisian, seperti veld politie (polisi lapangan), stads politie (polisi kota), cultur politie (polisi pertanian), bestuurs politie (polisi pamong praja), dan lain-lain. Kepolisian modern Hindia Belanda yang dibentuk antara tahun 1897-1920 adalah merupakan cikal bakal dari terbentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia saat ini.

Pada masa penjajahan Jepang, Jepang membagi wilayah kepolisian Indonesia menjadi Kepolisian Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta, Kepolisian Sumatra yang berpusat di Bukittinggi, Kepolisian wilayah Indonesia Timur berpusat di Makassar dan Kepolisian Kalimantan yang berpusat di Banjarmasin.

Tidak lama setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, pemerintah militer Jepang membubarkan Peta dan Gyu-Gun, sedangkan polisi tetap bertugas, termasuk waktu Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Secara resmi kepolisian menjadi kepolisian Indonesia yang merdeka.

Pada awalnya kepolisian berada dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan nama Djawatan Kepolisian Negara yang hanya bertanggung jawab masalah administrasi, sedangkan masalah operasional bertanggung jawab kepada Jaksa Agung.

Kemudian mulai tanggal 1 Juli 1946 dengan Penetapan Pemerintah tahun 1946 No. 11/S.D. Djawatan Kepolisian Negara yang bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri. Tanggal 1 Juli inilah yang setiap tahun diperingati sebagai Hari Bhayangkara hingga saat ini.

Polisi Ikut Berjuang Mempertahankan Kemerdekaan Republik Indonesia

Sebagai bangsa dan negara yang berjuang mempertahankan kemerdekaan maka Polisi di samping bertugas sebagai penegak hukum juga ikut bertempur di seluruh wilayah RI. Polisi menyatakan dirinya “combatant” yang tidak tunduk pada Konvensi Jenewa. Polisi Istimewa diganti menjadi Mobile Brigade, sebagai kesatuan khusus untuk perjuangan bersenjata, seperti dikenal dalam pertempuran 10 Nopember di Surabaya, di front Sumatera Utara, Sumatera Barat, penumpasan pemberontakan PKI di Madiun, dan lain-lain.

Pada masa kabinet presidential, pada tanggal 4 Februari 1948 dikeluarkan Tap Pemerintah No. 1/1948 yang menetapkan bahwa Polri dipimpin langsung oleh presiden/wakil presiden dalam kedudukan sebagai perdana menteri/wakil perdana menteri.

Pada masa revolusi fisik, Kapolri Jenderal Polisi R.S. Soekanto telah mulai menata organisasi kepolisian di seluruh wilayah RI. Pada Pemerintahan Darurat RI (PDRI) yang diketuai Mr. Sjafrudin Prawiranegara berkedudukan di Sumatera Tengah, Jawatan Kepolisian dipimpin KBP Umar Said (tanggal 22 Desember 1948).

Hasil Konferensi Meja Bundar antara Indonesia dan Belanda dibentuk Republik Indonesia Serikat (RIS), maka R.S. Sukanto diangkat sebagai Kepala Jawatan Kepolisian Negara RIS dan R. Sumanto diangkat sebagai Kepala Kepolisian Negara RI berkedudukan di Yogyakarta.

Dengan Keppres RIS No. 22 tahun 1950 dinyatakan bahwa Jawatan Kepolisian RIS dalam kebijaksanaan politik polisional berada di bawah perdana menteri dengan perantaraan jaksa agung, sedangkan dalam hal administrasi pembinaan, dipertanggungjawabkan pada menteri dalam negeri.

Umur RIS hanya beberapa bulan. Sebelum dibentuk Negara Kesatuan RI pada tanggal 17 Agustus 1950, pada tanggal 7 Juni 1950 dengan Tap Presiden RIS No. 150, organisasi-organisasi kepolisian negara-negara bagian disatukan dalam Jawatan Kepolisian Indonesia. Dalam peleburan tersebut disadari adanya kepolisian negara yang dipimpin secara sentral, baik di bidang kebijaksanaan siasat kepolisian maupun administratif, organisatoris.

Polisi Jaman Now

Seiring perkembangan jaman, Kepolisian tentunya ikut berbenah diri dan mengikuti lajunya perkembangan teknologi. Sesuai dengan Motto Kepolisian Republik Indonesia, PROMOTER Profesional Modern dan Terpercaya.

Pembenahan dari segi internal terus dilakukan selaras dengan pembenahan hubungan dengan TNI dan Rakyat. Image negatif kepolisian di mata masyarakat perlahan mulai menghilang dengan banyaknya kegiatan Kepolisian yang semakin mendekatkan diri dengan masyarakat. Sinergitas Polri dan TNI dalam setiap kegiatan pengamanan momen penting di Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi salah satu tolak ukur dari masyarakat untuk semakin percaya kepada Polisi.

Pelayanan terbaik kepada masyarakat terus dibuktikan dan ditunjukkan kepolisan. Unit Reaksi Cepat Kepolisian di masing-masing daerah semakin cepat merespon segala pengaduan masyarakat terkait gangguan keamanan sekitar. Belum lagi kinerja Polisi Anti Teror yang semakin serius menangani teroris hingga ke akarnya.

Bersama TNI, Polri telah sukses mengamankan perhelatan internasional yang diselenggarakan Pemerintah, yaitu Asian Games, Asian Para Games, serta IMF-World Bank Annual Meeting 2018. Polri dan TNI juga sukses mengamankan penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018 dan Pemilu Tahun 2019, sehingga terselenggara dengan aman, damai, dan demokratis. Tak hanya itu, Polri juga turut terlibat aktif dalam penanggulangan bencana yang terjadi di berbagai wilayah di tanah air.

Tingkat kepercayaan publik terhadap institusi Polri terus meningkat. Hal tersebut ditunjukkan oleh berbagai survei yang diselenggarakan lembaga-lembaga survei yang kredibel, Polri menjadi salah satu lembaga yang dipercaya publik, setelah KPK dan TNI.

Instruksi Presiden Kepada Kepolisian

Terorisme dan radikalisme masih menjadi potensi ancaman bagi stabilitas keamanan dalam negeri. Selain itu, pesatnya perkembangan teknologi informasi juga mendorong semakin besar dan beragamnya potensi kejahatan di era internet. Penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian, menjadi ancaman bagi kerukunan, persatuan, dan kesatuan bangsa Indonesia.

Pada peringatan Hari Bhayangkara ke-73, Presiden Jokowi menyampaikan 5 instruksi kepada seluruh anggota Polri sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia Polri, mengedepankan strategi pemolisian proaktif dan tindakan humanis dalam mencegah dan menangani berbagai permasalahan social, meningkatkan profesionalisme dalam penegakan hokum, dan memperkuat koordinasi dan kerjasama dengan TNI, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, serta masyarakat, dalam memelihara keamanan dalam negeri. ***

*** Achmad Faizal, Pegiat Media Sosial

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *