ARTICLE SOBAT POLRI

Kalimantan Timur Ibu Kota Baru

Teka teki di mana lokasi ibu kota baru terjawab sudah. Setelah hanya menyebutkan Kalimantan sebagai lokasi baru ibu kota, pada pidato kenegaraan (Jum’at, 16 Agustus 2019), Presiden Joko Widodo akhirnya menyebut tepatnya lokasi ibu kota baru adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.

Tentunya perpindahan ibu kota mendapat tanggapan pro dan kontra di masyarakat. Hal yang paling dikhawatirkan oleh masyarakat ialah mengenai besaran biaya yang diperlukan untuk memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur.

Pemerintah memperkirakan alokasi anggarannya sebesar Rp 485,2 triliun. Lalu dari mana biaya ini diperoleh, sementara Indonesia masih defisit ekonomi?

Kenapa Ibu Kota Harus Pindah?

Semakin padatnya Kota Jakarta dan sekitarnya membuat Jakarta semakin semrawut. Arus urbanisasi semakin tidak terbendung. Masyarakat dari daerah berbondong-bondong mencoba mengadu nasib ke Jakarta, dengan harapan bisa memperoleh kehidupan yang lebih baik.

Banyaknya manusia di Jakarta tentu berbanding lurus dengan banyaknya kendaraan. Hal ini menimbulkan kemacetan yang semakin parah, terutama di jam pergi, jam istirahat siang, dan jam pulang kerja. Hal ini berdampak ke ekonomi, di mana dengan adanya kemacetan tentunya pasokan yang harusnya tiba lebih cepat menjadi terhambat. Padatnya kendaraan tentu berbanding lurus juga dengan polusi udara. Tingkat polusi di Jakarta dan sekitarnya semakin parah dari asap dan debu kendaraan yang lalu lalang di kota Jakarta.

Pembangunan yang ada menambah pr bagi pemerintah DKI Jakarta, Titik banjir semakin lama semakin banyak di daerah Jakarta dan sekitarnya, dan adanya banjir tentunya menghambat laju perekonomian.

Apa Saja Yang Ikut Pindah?

Yang pindah ke lokasi baru ibu kota adalah Pusat Pemerintahan. Hal tersebut diantaranya:

  1. Istana Negara
  2. Lembaga Eksekutif meliputi Presiden, Wakil Presiden, dan Kementerian
  3. Lembaga Legislatif meliputi DPR, DPD, dan MPR
  4. Lembaga Yudikatif meliputi Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial
  5. Perangkat Keamanan Negara meliputi Kepolisian dan TNI
  6. Bank Sentral dan Perbankan Utama
  7. Kedutaan Besar Perwakilan Negara
  8. Pusat Informasi dan Teknologi Negara
  9. Lembaga Penelitian
  10. Perguruan Tinggi

Butuh Rencana Pembangunan Tersistematis

Tentunya akan dibutuhkan infrastruktur baru yang menunjang kelangsungan pemerintahan. Perpindahan kantor pemerintahan pastinya dibarengi dengan perpindahan pegawai beserta keluarga. Tidak hanya gedung pemerintahan yang akan dibangun, perumahan untuk menampung Aparat Sipil Negara serta keluarga juga diperlukan.

Untuk itu perlu kematangan perencanaan pembangunan di wilayah ibu kota yang baru. Harapan perpindahan ibu kota ialah mewujudkan jalannya pemerintahan yang lebih terorganisir, akses mudah dan cepat. Jika pembangunan tidak tertata dengan rapi, yang ada kesemrawutan di Jakarta akan terulang kembali di wilayah ibu kota yang baru.

Keamanan Ibu Kota Baru

Di lokasi ibu kota yang baru pemerintah akan membangun pangkalan militer trimatra (darat, laut, dan udara) untuk menunjang keamanan. Besaran luas ibu kota baru yang lebih luas dari Jakarta diharapkan akan lebih memudahkan pergerakan TNI dan aparat keamanan dalam melindungi ibu kota. Ruang gerak pasukan TNI jauh lebih leluasa bila terjadi pertempuran kota.

Lokasi ibu kota baru dekat dengan Laut Cina Selatan yang kini tengah berkonflik. Laut Cina Selatan adalah kawasan super strategis. Merupakan jalur perdagangan sentral, baik untuk ekspor atau impor. Situasi politik terkait Laut Cina Selatan masih tegang hingga kini dan melibatkan perselisihan antaran Tiongkok, Malaysia, Vietnam, dan Taiwan.

Dikutip dari tirto.id menurut Beni Sukadis, pengamat militer sekaligus Direktur Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (Lesperssi) Pembangunan pangkalan militer dianggap tepat sasaran. Dekatnya lokasi ibu kota baru memudahkan Indonesia melakukan pengawasan wilayah. Perlu ditambah instalasi artileri udara, instalasi squadron tempur, termasuk kantor dan kompleks anggota militer di sekitar ibu kota.

Penempatan perangkat keamanan, serta peralatan keamanan di ibu kota baru perlu dipikirkan dan direncanakan secara matang, jangan sampai justru malah mengganggu aktivitas di ibu kota baru.

Sementara untuk mengantisipasi ancaman dari dalam negeri seperti potensi naiknya angka kriminalitas, kesenjangan sosial, pemerintah perlu belajar ke negara yang sudah duluan memindahkan ibu kotanya ke tempat baru. Keamanan ibu kota baru harus lebih aman dan kuat dari ibu kota sebelumnya. Agar kelancaran pemerintahanan bisa lebih terjamin.

Kaltim Termasuk 10 Polda Teraman Di Indonesia

Dari data gangguan kamtibmas, Kaltim termasuk 10 besar Polda yang teraman di Indonesia. Street crime terendah, kejadian menonjol sangat kecil. Ancaman terorisme di wilayah Kaltim juga masih terbilang sangat kecil. Kejahatan yang menonjol di Kaltim adalah terkait sumber daya alam salah satunya penambangan liar.

Konflik antar suku di masyarakat Kaltim pun bisa dibilang jarang terjadi. Bhinneka Tunggal Ika masih terjaga di wilayah Kaltim. Kerukunan dan saling toleransi baik itu antar suku atau agama masih terus terjalin dengan baik.

Permasalahan seputar keamanan di ibu kota baru tentunya menjadi pr bagi semua instansi terkait. Penajam Paser Utara serta Kutai Kartanegara hingga saat ini masih minim tindak kriminalitas dan terbilang aman. Tentunya Polda Kaltim terus mengkaji perlindungan pengamanan dan penegakan hukum di dua wilayah yakni Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Semoga terpilihnya Kaltim sebagai lokasi ibu kota baru bisa menambah laju perekonomian di Kaltim dan sekitarnya. Pemindahan ibu kota semoga berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan dan konflik. ***

*** Achmad Faizal, Pegiat Media Sosial

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *